Jakarta, Kompas - Program Keluarga Berencana
untuk mengendalikan kelahiran sekarang terabaikan seiring dengan
otonomi daerah. Akibatnya, Indonesia mengalami ledakan jumlah penduduk
atau baby booming yang diestimasikan 220 juta tahun ini menjadi 247,5
juta jiwa pada tahun 2015 dan 273 juta jiwa pada tahun 2025.

Ledakan
jumlah penduduk ini akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran
dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Ledakan
jumlah penduduk ini pun akan berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi
serta meningkatnya angka pengangguran.

”Jika penduduknya
berkualitas, tidak menjadi masalah. Namun, jika kualitasnya rendah,
akan menjadi beban bagi negara dan masyarakat,” kata Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief di
Jakarta, akhir pekan lalu.

Dari aspek kesehatan, misalnya, biaya
imunisasi akan meningkat dari Rp 791,6 miliar pada tahun 2008 menjadi
Rp 1,4 triliun pada tahun 2015.

Begitu pun untuk pangan,
menghitung rata-rata konsumsi beras 139,15 kilogram per kapita setiap
tahun, pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk Indonesia mencapai 273
juta jiwa, proyeksi kebutuhan beras sebanyak 38,85 juta ton. Dengan
kata lain, Indonesia memerlukan tambahan produksi beras sekitar 5 juta
ton atau naik 15 persen dari total produksi beras sekarang yang
mencapai 33 juta ton.

”Jelas, ini merupakan masalah serius bangsa,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana.

Dari
segi pendidikan, anggaran operasional pendidikan dasar diperkirakan
akan melonjak dari Rp 100,3 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 187,4
triliun pada tahun 2015.

Penganggur mengancam

Kepala
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil
Nazara mengingatkan, ledakan jumlah penduduk akan berdampak terhadap
meningkatnya jumlah penganggur apabila tidak disertai dengan pembukaan
lapangan kerja. Padahal, saat ini sudah sekitar 10 juta orang
menganggur, sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang
tidak menyerap banyak tenaga kerja.

Tingginya angka pengangguran
juga menyebabkan tingginya migrasi ke sejumlah daerah yang secara
ekonomis menjanjikan, seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Timur.

Di
Provinsi Riau, umpamanya, dalam kurun 2000-2005, rata-rata pertumbuhan
penduduk mencapai 4,05 persen. Jika tahun 1990 penduduk Riau hanya 2,7
juta jiwa, pada tahun 2000 menjadi 3,7 juta jiwa, dan tahun 2008
mencapai 5,07 juta jiwa.

”Tidak dapat dimungkiri, faktor peluang
ekonomi menjadi daya tarik migrasi,” kata Kepala Bidang Status Sosial
Badan Pusat Statistik Riau Rufiansyah Putera.

Guru besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ascobat Gani mengingatkan,
selain persoalan baby booming di tahun 2025, ancaman kemiskinan dan
gizi buruk, Indonesia akan menghadapi persoalan penuaan (aging).

”Akan
ada 20 juta orangtua yang membutuhkan layanan yang canggih dan mahal
yang berbasis rumah sakit, dan tidak mungkin ditangani di puskesmas.
Mereka juga perlu dokter spesialis karena menghadapi penyakit
degeneratif. Itu akan menarik anggaran, sementara kita juga menghadapi
baby booming,” kata Ascobat menjelaskan.

Komitmen memudar

Sugiri
Syarief mengingatkan, baby booming tahap kedua bisa terjadi jika
program KB kurang mendapatkan dukungan. Di sisi lain, posisi, struktur,
dan kewenangan BKKBN berbeda dengan masa Orde Baru. Saat ini persoalan
kependudukan ditangani pemerintah daerah. Sayang, komitmen sejumlah
pemerintah daerah kurang serius menangani masalah kependudukan.

”Setelah
Orde Baru, Badan KB hanya nempel saja di badan lain, seperti urusan
pemakaman, catatan sipil. Tidak ada kepedulian pemerintah kabupaten
atau kota,” kata Sugiri.

Itulah sebabnya, jumlah peserta program
KB cenderung turun dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Begitu juga
persentase peserta KB baru dengan pasangan usia subur cenderung
mengalami penurunan. Jika tahun 1998 persentase peserta Keluarga
Berencana baru mencapai 70,4 persen, tahun 2006 hanya 69,6 persen.

Atasi ledakan penduduk

Dengan
adanya ancaman baby booming tahap kedua, Ascobat Gani menyatakan,
Indonesia harus serius mengatasi persoalan tersebut. Ia memberi
masukan, perlu revitalisasi program Keluarga Berencana untuk mengatasi
ledakan jumlah penduduk.

Jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) di
zaman Orde Baru yang mencapai 35.000 orang, dan menyusut menjadi 19.000
orang tiga tahun lalu, kini telah bertambah menjadi 21.000 orang.
”Tetapi angka ini masih kurang sekali,” kata Ascobat.

Untuk
mengatasi kekurangan itu, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) dan
desa siaga dilatih untuk memerankan fungsi PLKB, terutama merekrut
akseptor KB baru. Juga mengintegrasikan suplai alat kontrasepsi yang
kurang. Strategi KB pun tak bisa digeneralisasi.

Struktur BKKBN
di daerah kabupaten/kota juga harus jelas. Ada Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dari
sisi ketahanan pangan, Achmad Suryana menegaskan, tidak ada pilihan
lain bagi bangsa Indonesia pada masa mendatang selain melakukan
diversifikasi pangan. Diversifikasi yang dilakukan bukan mengalihkan
sumber pangan ”superior”, seperti beras, ke sumber pangan ”inferior”,
seperti ubi-ubian, tetapi bagaimana konsep diversifikasi dilakukan
dengan cara meningkatkan kualitas pangan. Misalnya saja dengan lebih
banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein, seperti daging,
telur, dan ikan.(LOK/SAH/BRO/MAS/THY)

Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/25/02130749/ledakan.jumlah.penduduk.mencemaskan